Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map.

Selengkapnya

Nilai/Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 = 3,96 atau konversi IKM 99,07

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pencari Keadilan merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja Pengadilan Agama Tanjung Redeb, terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran dan pendapat masyarakat pencari keadilan tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Petugas PTSP dan Aparatur Pengadilan Agama Tanjung Redeb.

Selengkapnya

Nilai/Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Tahun 2025 = 3,98 atau Interval Konversi 81,26-100,00

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selengkapnya